Pekan Baru –Dunia Pers lagi tidak baik – baik saja masih juga terjadi intimidasi serta intervensi ketika jurnalis melakukan tugasnya dalam menjalankan liputan yang jelas dilindungi oleh Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) selalu merespon terkait adanya kejadian seperti ini apalagi terjadi pada anggota dan pengurus See-Indonesia, baru selesai Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC di Rokan Hulu untuk menjadi garda terdepan dalam membela jurnalis yang mendapatkan intervensi dalam melaksanakan tugasnya.
Telah terjadi insiden tindakan kekerasan di sertai pengeroyokan di salah satu SPBU Tabe Gadang pada kamis, 7/8, sekira pukul 17:30 wib Pekanbaru, Riau, di mana enam (6) wartawan Edy Hasibuan dari media Nusantara Expres Hotlan Tampu bolon, dari media Zona Merah Putih Ilhamudim serta rekannya Ahmad Mizan, dari media Nusantara Expres Ilham Mutasoib, Zona Merah Putih Alvanza Pebrian Siregar Garuda Expres, diintimidasi secara kasap mata dengan cara di kroyok dengan hujanan pukulan oleh para pengecor BBM Subsidi berserta Koordinator Lapangan SPBU dan sejumlah orang lainnya yang diduga sebagai pendukung pengecor BBM subsidi.
Di ketahui jumlah orang yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut diperkirakan lebih dari 40 orang, yang menjadi korban pengeroyokan brutal tersebut semuanya merupakan pengurus dari DPD AKPERSI Provinsi Riau.
Peristiwa bermula pada saat pengurus DPD AKPERSI hendak mengisi BBM tiba-tiba melihat mobil-mobil bertengki modifikasi sedang mengecor BBM bersubsidi yang jelas dilarang menurut peraturan, kemudian pengurus DPD AKPERSI beserta tim melakukan konfirmasi dan investigasi di lokasi SPBU.
Lanjut, merasa terganggu dengan adanya tim hendak konfirmasi dan investigasi dengan adanya aktivitas ilegal tersebut kepada humas SPBU dan para sopir sembari merekam vidio yang diduga kuat mobil dan tengki modifikasi yang hendak mengecor BBM subsidi, tanpa aba-aba tim pengurus DPD AKPERSI dikepung bak film Hollywood yang diprovokasi oleh security dan para sopir di perkirakan jumlahnya kurang lebih 40 orang yang langsung merampas Handphone dan merusaknya dirusak sembari menghujani dengan pukulan bertubi-tubi pada tim pengurus dan anggota AKPERSI.
Dalam kondisi seperti ini mereka langsung menghubungi Ketua DPD AKPERSI Provinsi Riau Irfan Siregar untuk meminta bantuan dan arahan, tindakan apa yang harus diambil dengan keadaan mereka sudah terluka serta ada yang tidak bisa berjalan. Kemudian Ketua DPD segera menghubungi Ketua Umum Pusat AKPERSI untuk menginformasikan kejadian tersebut serta meminta arahan dalam mengambil tindakannya.
“Saya sempat kaget ternyata di Bumi Riau masih ada juga terjadi intimidasi terhadap profesi wartawan dalam melakukan tugasnya. Mendengar laporan dari anggota saya mendapatkan pengeroyokan, pemukulan saya langsung menjemput mereka dan sesuai dengan arahan dari Ketua Umum untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru lalu Visum dan berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara. Apapun ceritanya saya akan membela anggota saya ketika dalam melakukan liputan mendapatkan intimidasi sesuai dengan arahan Ketua Umum kita dilindungi oleh Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan Profesi Jurnalis. Kasus tersebut telah mendapatkan pengawalan serta telah dimonitor oleh Ketua Umum AKPERSI,” Tegas Irfan Siregar Selaku Ketua DPD AKPERSI Provinsi Riau.
Mendengar hal ini membuat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) Rino Triyono.,S.Kom.,S.H.,C.IJ.,C.BJ.,C.EJ.,C.F.L.E., sangat marah karena masih ada aja kejadian intimidasi terhadap wartawan yang melaksanakan tugasnya dalam mengungkap Mafia BBm bersubsidi. Kemudian Ketua Umum memerintahkan untuk investigasi mendalam ternyata pada kegiatan ini ada dugaan pembackupan dari Oknum Aparat Penegak Hukum ( APH) sehingga mereka berani melakukan pengepokan BBM bersubsidi secara terang – terangan dan wajar kalau organisasi Pers serta wartawan di Bumi Provinsi Riau bungkam karena luar biasa bekingannya. Tetapi AKPERSI tidak akan mundur untuk mengungkap akan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut walaupun laporan di Polresta Pekanbaru diprediksi akan lambat prosesnya dan terduga pelaku belum ditangkap segera padahal sudah ada korban penganiayaan bahkan sampai berita ini diturunkan masih mengalami sakit akibat pemukulan.
“ Saya selalu sampaikan disetiap agenda pertemuan bahwa tidak akan mentolerir yang namanya pembungkaman pers dengan cara – cara intimidasi apalagi adanya pemukulan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya. Saya selalu peringatkan kepada Pemerintah, Lembaga dan instansi jangan pernah kalian lakukan intimidasi terhadap wartawan yang melakukan tugasnya karena jelas profesi ini dilindungi oleh Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebenarnya saya mendapatkan informasi terkait adanya Mafia BBM di Bumi Riau ini tetapi Aparat Penegak Hukum tidak akan berani menindaknya bahkan ada dugaan oknum yang membekingi. Artinya laporan yang dibuat oleh DPD AKPERSI Provinsi Riau ke Polrestabes pun percuma tidak akan langsung ditindak atau ditangkap terduga pelaku penganiayaan bahkan pasca kejadian pun Praktek Penyalahgunaan BBM pun masih berlangsung dan mobil – mobil modifikasi tetap berjalan seolah – olah kebal hukum. Tapi saya tetap perintahkan untuk membuka laporan di Polrestabes bahkan akan lanjut ke Kapolda dan Mabes Polri,” Ujar Rino Triyono.
Masih bersama dengan Ketua Umum AKPERSI,” Andaipun anggota dan pengurus saya tidak mendapatkan perlindungan atau keadilan dari Aparat Penegak Hukum karena kuatnya bekingan pada Mafia BBM di Bumi Riau maka AKPERSI akan menayangkan pemberitaan di semua media yang tergabung di 33 Provinsi Se Indonesia dengan hastag “ No Viral No Justice”. Supaya masyarakat bisa menilai tentang kinerja Polri dalam melindungi dan mengayomi masyarakat yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) “ menyatakan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum” dan dipertegas UU Polri Nomor 2 Tahun 2002. Jika kinerja Polri seperti ini terkhusus di Bumi Riau maka citranya akan terus turun di mata masyarakat bahkan akan kehilangan kepercayaan pada instansi cokelat tersebut,” Tegas Rino.
Sampai berita ini diturunkan belum ada tindakan dari Polresta Pekanbaru terhadap laporan yang dibuat padahal sudah ada korbannya bahkan informasi terakhir telah terjadi pergantian pada penyidik ketika dikonfirmasi bukan tanggung jawabnya karena baru ditugaskan. Padahal AKPERSI membuat laporan ke instansi Polresta Pekanbaru bukan melapor kepada individualisme. Terkait Hal ini pun DPP AKPERSI sudah teruskan ke Kadiv Propam Mabes Polri agar tidak ada lagi kejadian seperti ini dan Polri harus berani menindak ketika ada kejahatan.
