Belitang Jaya, OKU Timur – Pembagian dana publikasi media yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Belitang Jaya baru-baru ini memicu kemarahan di kalangan sejumlah pengelola media. Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Belitang Jaya, Sarno, saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, memberikan klarifikasi terkait pembagian anggaran yang disalurkan kepada berbagai media di wilayah tersebut.
Sarno menjelaskan bahwa pembagian dana tersebut dilakukan berdasarkan dua kategori atau “ring” media. Ring 1 terdiri dari 30 media dengan total dana sebesar Rp 28.000.000, sementara Ring 2 melibatkan 135 media dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000 per media. Namun, mekanisme pembagian ini menimbulkan ketegangan di kalangan pengelola media, khususnya mereka yang tidak termasuk dalam kategori Ring 1,(13/3).
Beberapa media yang merasa tidak puas dengan jumlah dana yang diterima mengungkapkan kekecewaan mereka atas pembagian yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. “Kami merasa tidak mendapat perhatian yang sama. Dana yang kami terima tidak sebanding dengan yang diterima oleh media-media dalam Ring 1,” ungkap salah satu perwakilan media yang enggan disebutkan namanya.
Sarno mengungkapkan bahwa pembagian dana tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk jangkauan dan peran media dalam menyebarkan informasi terkait program-program pemerintah daerah. Meskipun demikian, ia mengakui adanya ketidakpuasan dari beberapa media yang merasa alokasi tersebut tidak merata.
“Tujuan dari pembagian dana ini adalah untuk mendukung media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap agar proses ini lebih transparan ke depannya, dan kami akan melakukan evaluasi jika diperlukan,” ujar Sarno.
Ketegangan ini semakin memanas dengan protes dari media yang merasa dipinggirkan, yang menganggap bahwa pembagian dana ini seharusnya lebih merata agar dapat mencakup semua media di Kecamatan Belitang Jaya.
Pemerintah Kecamatan Belitang Jaya berjanji akan meninjau kembali mekanisme pembagian dana ini, dengan harapan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan transparan bagi seluruh media di wilayah tersebut.
